JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menaikkan harga beli gabah dan jagung dari petani, sekaligus memberikan jaminan pembelian terhadap seluruh hasil pertanian, tanpa batasan jumlah produksi. Keputusan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
“Apapun jumlah produksi gabah dan jagung petani, pemerintah akan tetap membeli sesuai harga yang telah ditetapkan,” ujar Zulkifli.
Dalam keputusan tersebut, harga gabah ditingkatkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Langkah ini, menurut Zulkifli, menjadi tonggak penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Keputusan ini sangat signifikan dan langsung berdampak pada petani. Pemerintah tidak hanya menetapkan harga yang menguntungkan, tetapi juga menjamin seluruh hasil panen dibeli,” tambahnya.
Keputusan ini didasarkan pada peningkatan produksi pangan nasional yang tercatat signifikan sepanjang tahun 2024. Zulkifli menyebutkan, produksi beras pada Januari 2024 melonjak dari 0,8 juta ton menjadi 1,3 juta ton. Pada Februari 2025, produksi diproyeksikan mencapai 2,08 juta ton.
Kenaikan produksi ini menjadi momentum penting untuk memastikan stabilitas pangan domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Gudang Bulog, gudang resi, dan gudang induk koperasi akan digunakan untuk menampung seluruh produksi gabah dan jagung. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas hasil pertanian hingga siap distribusi.
“Dengan dukungan infrastruktur penyimpanan yang memadai, pemerintah menjamin tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia,” tegas Zulkifli.
Keputusan pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kenaikan harga beli dipandang mampu memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas.
Namun, tantangan tetap ada. Pemerintah perlu memastikan distribusi hasil panen berjalan lancar, termasuk mengantisipasi lonjakan produksi yang membutuhkan pengelolaan logistik lebih efisien.
Dengan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya mendukung kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui sektor pangan. Momentum ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.(*)
Add new comment