JAMBI – Langit mendung menggantung di atas Tanjung Jabung Timur, seolah mencerminkan suasana hati masyarakat yang kecewa. Proyek dua ruas jalan yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden Joko Widodo kini menjadi sorotan tajam.
Dua proyek ini, yang semula dijanjikan sebagai solusi peningkatan konektivitas di daerah, kini menuai kritik pedas. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH MH, dengan nada kecewa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek jalan yang terbengkalai di bawah pengawasan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi.
"Proyek yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, akhirnya tidak terlaksana. Masyarakat Jambi dirugikan," ujar Panglima Adri, begitu ia akrab disapa.
Suaranya tegas, mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam. Dua proyek jalan yang menelan biaya Rp 77,9 miliar itu seharusnya menjadi kebanggaan, bukan justru menjadi beban.
Panglima Adri menuding bahwa kegagalan proyek ini merusak citra Presiden Jokowi.
"Ini adalah proyek yang merupakan instruksi langsung dari Presiden. Jika proyek ini gagal, maka citra Presiden Jokowi yang dipertaruhkan. Proyek ini seharusnya menjadi kebanggaan, bukan malah mencoreng nama baik," tegasnya lagi, kali ini dengan lebih banyak penekanan.
Angin bertiup membawa desas-desus ketidakpuasan dari warga sekitar. Pemuda Pancasila Provinsi Jambi mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengambil tindakan tegas.
"Kami mendesak agar para pejabat di BPJN IV yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya segera dicopot. Kepala Balai, Kasatker, hingga PPK proyek harus diganti dengan pejabat yang lebih progresif dan bertanggung jawab," ujar Panglima Adri dengan nada yang tidak bisa ditawar.
Panglima Adri menegaskan bahwa penggantian pejabat ini penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan dapat segera dinikmati oleh masyarakat.
"Kita butuh pejabat yang mampu bekerja dengan baik dan cepat, bukan yang malah membuat masalah semakin rumit," tambahnya.
Masalah ini muncul setelah terungkap bahwa proyek peningkatan Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8,029 km dan proyek peningkatan Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara sepanjang 9,65 km, keduanya bermasalah. Dana yang telah dicairkan tidak terealisasi dalam bentuk pekerjaan yang signifikan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Warga bertanya-tanya, kemana larinya uang miliaran itu?
Di balik layar, investigasi terus berjalan. Dokumen-dokumen diperiksa, saksi-saksi dipanggil. Pemuda Pancasila Provinsi Jambi berjanji akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas. "Kami tidak akan diam. Kami akan terus mendesak agar pihak terkait bertanggung jawab dan proyek ini bisa diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Jambi," tutup Adri, seolah memberikan jaminan kepada masyarakat yang selama ini merasa terabaikan.
Dalam keremangan sore, di tengah hujan yang mulai turun, kritik keras dari Pemuda Pancasila ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kinerja dan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dicanangkan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sesuai dengan harapan Presiden Jokowi dan masyarakat Jambi.
Langkah-langkah konkret harus segera diambil. Masyarakat Jambi menunggu hasil nyata, bukan sekadar janji-janji manis. Proyek jalan yang tertunda ini harus segera diselesaikan, bukan hanya untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah ketidakpastian ini, harapan itu masih ada, tergantung pada tindakan yang diambil selanjutnya.(*)
Add new comment