JAMBI – Lawatan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMP di Kota Jambi ke luar negeri terus menjadi perbincangan publik. Setelah aktivis pendidikan Robert Samosir mengkritisi tujuan dan manfaat kunjungan tersebut, kini Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, ikut angkat bicara dan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi.
Kontroversi ini bermula ketika 22 orang, termasuk 20 kepala sekolah dan 2 pejabat Dinas Pendidikan Kota Jambi, melakukan perjalanan ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia dan Thailand, pada 8-12 Oktober 2024. Robert Samosir mempertanyakan apakah kunjungan tersebut bersifat pribadi atau dinas, serta apakah ada penggunaan dana negara yang terlibat.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Ridwan, merespons dengan nada santai, menyebut bahwa kunjungan itu merupakan perjalanan pribadi menggunakan biaya pribadi para kepala sekolah. "Biasa lah dindo. Itu kunjungan pribadi, bukan dinas. Uang sendiri. Kalau tidak salah, mereka ke Malaysia dan Thailand. Biasa, refreshing," ujar Ridwan, Minggu (13/10/2024).
Ridwan juga menyebut bahwa para kepala sekolah tersebut didampingi oleh Kabid SMP, Sugiono. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa izin untuk perjalanan tersebut telah diberikan, namun tetap menegaskan bahwa tidak ada dana APBD yang digunakan.
"Ada izinnyo, kalau tidak salah sambil kunjungan ke sekolah favorit di Malaysia," tambah Ridwan.
Namun, pernyataan santai Sekda ini tidak memadamkan spekulasi yang berkembang. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyatakan bahwa meskipun perjalanan tersebut diklaim sebagai kunjungan pribadi, perlu ada kejelasan terkait izin resmi dan manfaat yang bisa diperoleh bagi dunia pendidikan di Kota Jambi.
"Kami akan segera menggelar RDP dengan Dinas Pendidikan. Publik berhak mengetahui tujuan dan manfaat kunjungan tersebut, serta memastikan tidak ada penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan ini," tegas Kemas Faried.
Ia juga menekankan bahwa jika perjalanan ini melibatkan penggunaan fasilitas atau dana negara, harus ada pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. "Kami akan mengecek apakah ada alokasi APBD terkait kunjungan ini, serta mempertanyakan apa manfaat konkret bagi pendidikan di Kota Jambi," lanjutnya.
Spekulasi semakin berkembang setelah adanya informasi mengenai surat tugas dari Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait lawatan tersebut. Robert Samosir, yang juga mempertanyakan legalitas kunjungan ini, mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi dan rinci mengenai tujuan perjalanan ini, serta apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Walikota Jambi.
"Sekarang publik butuh klarifikasi lebih rinci, terutama terkait legalitas dan efektivitas dari kunjungan ini, karena menyangkut pejabat publik," tegas Robert.
Publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait dalam RDP yang dijadwalkan oleh DPRD Kota Jambi, agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam setiap kebijakan yang melibatkan pejabat publik, termasuk para kepala sekolah. (*)
Add new comment