Perseteruan hebat melanda KADIN Jambi pasca Munaslub KADIN Pusat. Syahrasaddin desak Anindya Bakrie tunjuk caretaker untuk menggantikan Usman Sulaiman, yang dianggap gagal memimpin KADIN Jambi. Usman Sulaiman menangkis kritik, namun ketidakpuasan internal terus menguat.
***
Pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, gelombang gejolak mulai terasa di internal KADIN Provinsi Jambi. Desakan untuk melengserkan Usman Sulaiman dari posisinya sebagai Ketua KADIN Jambi semakin menguat, menyusul penilaian bahwa kinerja KADIN Jambi di bawah kepemimpinannya kurang memuaskan.
Sejumlah tokoh dan pengurus KADIN periode sebelumnya, termasuk Syahrasaddin, vokal dalam mendesak Anindya Bakrie untuk segera menetapkan caretaker bagi KADIN Jambi. Syahrasaddin, yang merupakan Wakil Ketua Umum OKA KADIN Jambi periode lalu, menilai bahwa Usman Sulaiman tidak hanya gagal dalam menjalankan roda organisasi, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami prinsip dasar berorganisasi.
Syahrasaddin dengan tegas menyatakan bahwa meskipun dirinya tidak lagi menjabat dalam struktur kepengurusan aktif, ia masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN yang sah. Hal ini, menurutnya, memberinya hak dan kewajiban untuk mengkritik kepemimpinan Usman Sulaiman yang dianggap tidak mampu membawa KADIN Jambi ke arah yang lebih baik.
"Usman Sulaiman mungkin tidak memahami bahwa KTA KADIN adalah bukti sah keanggotaan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, termasuk memberikan kritik yang konstruktif. Menyebut para pengkritik sebagai 'bukan bagian dari KADIN' menunjukkan ketidakpahaman mendasar tentang apa itu KADIN dan bagaimana organisasi ini seharusnya dijalankan," tegas Syahrasaddin.
Lebih lanjut, Syahrasaddin menuding bahwa di bawah kepemimpinan Usman Sulaiman, KADIN Jambi tidak hanya gagal dalam mengembangkan sektor bisnis dan ekonomi di daerah, tetapi juga gagal dalam menjaga sinergi yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, KADIN Jambi seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah, namun di tangan Usman, fungsi ini tidak berjalan optimal.
"Terbukti pada Muprov kemarin, Gubernur Jambi tidak hadir,"tegasnya.
Desakan untuk mencopot Usman Sulaiman juga dipicu oleh sikapnya yang menolak hasil Munaslub KADIN Pusat yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Penolakan ini dinilai sebagai sikap yang tidak kooperatif dan bertentangan dengan semangat kebersamaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam organisasi sebesar KADIN.
"Saya mendorong Anindya Bakrie untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menunjuk caretaker yang mampu membenahi KADIN Jambi secara profesional. KADIN harus dipimpin oleh orang-orang yang paham organisasi, memiliki visi yang jelas, dan mampu bekerja sama dengan semua pihak untuk memajukan ekonomi daerah," tambah Syahrasaddin.
Di sisi lain, Usman Sulaiman mencoba menangkis serangan dan kritik tersebut dengan menyebut bahwa mereka yang mengkritiknya bukan lagi bagian dari KADIN, merujuk pada status domisioner beberapa pengurus lama. Usman menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua KADIN Jambi yang sah, terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Provinsi (Muprov) KADIN ke VII.
Usman juga menyinggung ketidakhadiran Presiden RI pada pelantikan KADIN hasil Munaslub, yang ia sebut sebagai pertanda kurangnya legitimasi dan dukungan dari pemerintah terhadap kepemimpinan Anindya Bakrie. Namun, argumen ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai upaya untuk mempertahankan posisi tanpa memahami realitas bahwa kepemimpinan organisasi harus selalu sejalan dengan keputusan pusat yang diakui secara sah.
Perseteruan antara Usman Sulaiman dan Syahrasaddin serta pihak-pihak yang mendukung Munaslub KADIN Pusat ini memperlihatkan adanya ketidakkompakan dan perpecahan yang berpotensi menghambat kinerja KADIN Jambi. Dalam waktu dekat, Anindya Bakrie diharapkan dapat mengambil keputusan yang jelas untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga kelangsungan dan integritas KADIN sebagai organisasi yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan daerah.(*)
Add new comment