Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi sekaligus rapat koordinasi Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan aparatur desa untuk membahas berbagai persoalan strategis, khususnya terkait kebijakan KMP serta dampak efisiensi anggaran terhadap penghasilan aparatur desa.
Audiensi ini dihadiri sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, pengurus PABPDSI tingkat provinsi, serta perwakilan PABPDSI kabupaten dari seluruh wilayah Jambi. Sejumlah isu krusial mencuat, mulai dari kepastian pembayaran penghasilan tetap (sertap), hingga kekhawatiran aparatur desa terhadap keberlanjutan kesejahteraan di tengah kebijakan pengetatan anggaran.
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi saat ini terus mengawal aspirasi yang disampaikan PABPDSI, sambil menunggu perkembangan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, khususnya hasil komunikasi PABPDSI dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Nanti mudah-mudahan setelah pertemuan di Jakarta ada perubahan. Masalah-masalah yang tadi disampaikan, termasuk langkah-langkah ke depan, akan kita kawal bersama,” ujar Al Haris.
Al Haris secara khusus menyoroti kekhawatiran aparatur desa terkait kemungkinan terganggunya penghasilan tetap akibat implementasi kebijakan KMP. Ia menegaskan harapannya agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada hak dasar aparatur desa.
“Mudah-mudahan pemerintah tetap membayarkan yang pokok tadi, tidak mengganggu sertap. Jadi KMP ini tidak mempengaruhi sertap bapak-ibu sekalian. Itu harapan kita,” tegasnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada PABPDSI yang dinilai konsisten dan aktif mengawal aspirasi desa. Namun, ia secara terbuka mengakui bahwa ruang gerak pemerintah daerah saat ini cukup terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional.
“Terima kasih banyak, PABPDSI luar biasa mengawal ini semua. Saya tahu kawan-kawan bekerja luar biasa di desa. Tapi hari ini, jujur saja, kita belum bisa berbuat banyak. Yang bisa kita lakukan adalah mendukung dan mengawal aspirasi itu,” katanya.
Meski demikian, Al Haris menjelaskan bahwa secara makro, aliran dana ke daerah sejatinya masih cukup besar. Ia mencontohkan sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan berjalan di Provinsi Jambi, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dengan total nilai mencapai Rp1,5 triliun untuk dua sekolah, serta pembangunan empat sekolah baru pada tahun ini di beberapa kabupaten.
Selain itu, program makan bergizi gratis yang mulai berjalan pada 2025 juga menyerap anggaran ratusan miliar rupiah, disusul pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol yang turut mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Sebetulnya uang yang masuk ke kita ini besar juga, bahkan melebihi dari efisiensi itu. Tapi memang yang terasa terganggu itu kita-kita ini, termasuk aparatur desa,” jelasnya.
Al Haris tak menampik bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada psikologis dan harapan aparatur desa yang menggantungkan kepastian hidup dari sertap dan penghasilan rutin lainnya.
“Itu yang kasihan. Mau kerja tentu punya harapan gaji dan sertap. Pasti terganggu. Tapi kita tetap berjuang dan mengawal agar hak-hak itu tidak diabaikan,” tutupnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik temu awal antara aspirasi aparatur desa dan kebijakan pemerintah, sekaligus penguatan posisi Pemprov Jambi sebagai jembatan komunikasi antara desa dan pemerintah pusat di tengah dinamika kebijakan nasional. (*)
Add new comment