Jakarta – Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus melaju kencang sepanjang 2025. Hingga 14 November 2025, realisasi KUR sudah mencapai Rp240,09 triliun atau 83,77% dari target tahun ini sebesar Rp286,61 triliun.
Dana tersebut mengalir ke 4,07 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Menariknya, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga rendah di 2,18% per 31 Oktober 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut capaian tersebut menunjukkan bahwa KUR berjalan efektif, bukan hanya sebagai bantuan modal, tetapi sebagai pengungkit usaha produktif.
“Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha. Debitur graduasi naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta. Artinya, KUR bukan hanya memberi akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha naik kelas,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/11).
Penyaluran KUR ke sektor produksi kembali mencatat hasil yang kuat. Porsinya menembus 60,7%, melewati target pemerintah sebesar 60%.
Pemerintah menegaskan, arah kebijakan KUR kini dikonsentrasikan untuk memperkuat rantai pasok domestik, mendorong penyerapan tenaga kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Airlangga memperkirakan, hingga akhir 2025, penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan 20 juta tenaga kerja.
“Setiap satu debitur KUR berpotensi menyerap empat tenaga kerja. Ini dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Untuk menjawab berkembangnya kebutuhan pembiayaan UMKM, pemerintah menetapkan target KUR 2026 sebesar Rp295 triliun, dengan beberapa kebijakan baru:
- Suku bunga 6% flat per tahun
- Tanpa batas frekuensi akses KUR
- Minimal 65% penyaluran khusus sektor produksi
Kebijakan tanpa batas frekuensi akses akan berlaku tidak hanya untuk sektor pangan (pertanian-perkebunan-peternakan-perikanan), tetapi juga:
- industri pengolahan
- konstruksi
- manufaktur
- serta seluruh sektor ekonomi berbasis produksi.
“Dengan pembatasan frekuensi yang dihapus dan bunga tetap 6%, tidak ada alasan lagi UMKM Indonesia tidak naik kelas,” tegas Airlangga.
Pemerintah juga tengah menyelesaikan revisi Permenko Perekonomian No. 1/2022 terkait pedoman pelaksanaan KUR. Regulasi baru ini akan menjadi payung hukum penyempurnaan kebijakan KUR 2026.
Selagi revisi berjalan, penyaluran KUR tahun depan tetap mengacu aturan yang berlaku saat ini.
Selain KUR, pemerintah memperluas pembiayaan program lain dalam ekosistem pembiayaan nasional, antara lain:
1. Kredit Alsintan
Disalurkan Rp59,11 miliar kepada 84 debitur.
Potensi serapan tenaga kerja: 168 orang.
2. Kredit Program Perumahan (KPP)
Sudah tersalur Rp492,13 miliar kepada 245 debitur.
Potensi serapan tenaga kerja: 1.225 orang.
3. Kredit berbasis Kekayaan Intelektual (KI)
Tahun 2026, pemerintah menargetkan Rp10 triliun khusus untuk sektor ekonomi kreatif dan startup berbasis aset non-fisik.
Sejalan dengan dorongan industrialisasi dan pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan peningkatan plafon pembiayaan program:
- Kredit Alsintan: naik menjadi Rp300 miliar
- KIPK (Industri Padat Karya): ditargetkan Rp500 miliar
- KPP: ditingkatkan hingga Rp36 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah
“Ekosistem kredit program terus kami perluas. KUR mendorong usaha produktif, Alsintan memodernisasi pertanian, KIPK menghidupkan industri padat karya, dan KPP mewujudkan rumah layak,” kata Airlangga.
Pemerintah optimistis, kombinasi KUR dan kredit program lainnya akan terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.(*)
Add new comment