Jakarta, 11 Juni 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mencatat disparitas tajam harga beras antardaerah di Indonesia. Dalam laporan resmi yang disampaikan Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, terungkap bahwa tiga daerah di Zona 3 atau wilayah Indonesia timur mengalami lonjakan harga beras yang signifikan dan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional.
Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah menjadi daerah dengan harga beras tertinggi, yakni mencapai Rp 54.772 per kilogram. Disusul Kabupaten Puncak dengan harga Rp 45.000/kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp 40.000/kg. Ketiganya masuk dalam zona distribusi pangan yang paling rentan secara geografis dan infrastruktur.
“Harga beras di Zona 3 naik sebesar 0,29% dibandingkan minggu keempat Mei 2025. Kenaikan ini mencerminkan keterbatasan akses logistik dan distribusi yang masih menjadi masalah kronis di wilayah timur Indonesia,” ujar Pudji dalam rapat koordinasi inflasi nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai catatan, pemerintah menetapkan HET beras untuk zona 3 sebesar Rp 13.500/kg (medium) dan Rp 15.800/kg (premium). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa harga riil telah melampaui dua hingga tiga kali lipat dari ketetapan tersebut.
Kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem distribusi pangan nasional, terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan Papua serta Maluku yang masuk dalam zona 3. Ketiadaan infrastruktur jalan, pelabuhan kecil yang layak, dan biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga bahan pokok sulit terkendali.
Tak hanya zona timur, BPS juga mencatat bahwa harga beras di zona 1 (meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi) mengalami kenaikan sebesar 0,72% pada minggu pertama Juni 2025. Rata-rata harga beras di zona ini berada pada Rp 14.126/kg, masih dalam rentang HET, namun menunjukkan tren naik yang perlu diwaspadai.
Adapun sepuluh daerah yang tercatat mengalami kenaikan harga beras di zona 1 adalah:
- Kabupaten Wakatobi: Rp 17.455/kg
- Kabupaten Buton Utara: Rp 16.863/kg
- Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro: Rp 16.492/kg
- Kabupaten Dompu: Rp 16.432/kg
- Kabupaten Empat Lawang: Rp 16.000/kg
- Jakarta Timur: Rp 15.843/kg
- Jakarta Utara: Rp 15.755/kg
- Lampung: Rp 15.748/kg
- Surabaya: Rp 15.729/kg
Sementara itu, di zona 2 (Sumatera non selatan, NTT, Kalimantan), Kabupaten Mahakam Ulu mencatat harga tertinggi sebesar Rp 18.082/kg, juga melampaui HET.
Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah berencana menggelontorkan 250 ribu ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar. Program ini digadang-gadang dapat menjadi penyangga harga dan menahan laju inflasi pangan.
Namun, para pengamat ekonomi menilai bahwa solusi jangka pendek semacam itu belum cukup untuk mengatasi akar masalah, terutama untuk daerah-daerah di zona 3. Dibutuhkan investasi logistik jangka panjang, perbaikan transportasi, dan pendekatan otonomi pangan berbasis komunitas lokal.
Data dari BPS ini menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional belum merata, dan harga beras — sebagai komoditas strategis utama — masih sangat bergantung pada infrastruktur dan distribusi. Masyarakat di wilayah timur Indonesia, terutama Papua, terus menghadapi harga pangan yang tidak rasional dan berpotensi memperdalam kesenjangan sosial.
Pemerintah pusat, melalui sinergi antar-kementerian, diharapkan dapat menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi serius untuk menyusun ulang strategi pangan nasional, tidak hanya fokus pada ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan keadilan akses di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.(*)
Add new comment