Persoalan penanganan sampah yang terus memburuk di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan serius. Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci (HIMSAK) menyuarakan keprihatinan mereka atas lambatnya realisasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional, yang sejak lama diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Sekretaris Jenderal HIMSAK, Efandra Rahmat Hidayat, menyebut krisis sampah di dua wilayah itu sudah melewati batas toleransi.
“Kami tidak menampik pentingnya pembangunan jalur evakuasi bencana. Tapi persoalan sampah juga adalah krisis lingkungan, sosial, dan kesehatan yang nyata di hadapan masyarakat. Tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegas Efandra.
Efandra menilai bahwa tumpukan sampah yang kini berserakan di berbagai titik di Kerinci dan Sungai Penuh tidak hanya mencoreng wajah kota, tetapi juga menciptakan potensi besar penyebaran penyakit serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.
“Kerinci dan Sungai Penuh itu wajah pariwisata Jambi. Tapi bagaimana kita bisa menjual alam yang indah ke wisatawan kalau di mana-mana ada tumpukan sampah dan bau tak sedap?” katanya.
Menurut HIMSAK, selama ini perhatian elite politik, khususnya anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kerinci–Sungai Penuh, terlalu terserap dalam isu pembangunan jalan dan jalur evakuasi. Sementara isu sampah sebagai bom waktu lingkungan terabaikan.
HIMSAK mengapresiasi komitmen Gubernur Al Haris yang sejak periode pertama menjabat sudah mewacanakan pembangunan TPA Regional modern dan ramah lingkungan. Namun, mereka menyayangkan bahwa hingga kini, realisasi nyata di lapangan masih nihil.
“Jangan sampai ini jadi sekadar janji politik lima tahunan. Kami butuh bukti. Sampah tidak bisa disapu dengan narasi, tapi harus diselesaikan dengan tindakan konkret,” ujar Efandra.
HIMSAK pun meminta anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Kerinci–Sungai Penuh untuk tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar isu pembangunan TPA Regional ini masuk dalam prioritas pembahasan anggaran dan pengawasan eksekutif.
Sebagai bentuk keseriusan, HIMSAK menyatakan akan segera mengirimkan delegasi ke Kantor DPRD Provinsi Jambi dalam waktu dekat untuk mempertanyakan dan menuntut kejelasan terkait rencana dan pendanaan proyek TPA Regional yang disebut-sebut akan menggunakan APBD Provinsi Jambi.
“Kami akan datang langsung dan minta pertanggungjawaban. Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh sudah terlalu lama menanggung akibat buruk dari krisis sampah ini. Wakil rakyat harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar hadir di rapat,” tegasnya.
Dalam penutupnya, HIMSAK menyerukan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak dasar masyarakat. Mereka berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah dan legislatif benar-benar menempatkan pembangunan TPA Regional sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Kami tidak akan diam. Kami ingin Kerinci dan Sungai Penuh kembali bersih, sehat, dan pantas disebut destinasi wisata unggulan Jambi. Itu bukan mimpi, tapi tanggung jawab bersama,” pungkas Efandra.
Add new comment