Kuala Tungkal – Dana desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mengalami peningkatan sebesar Rp 400 juta pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 97,926 miliar, yang akan disalurkan ke 114 desa di Tanjabbar untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanjabbar, Muhammad Natsir, menjelaskan bahwa meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, alokasi dana tetap diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tahun ini ada fokus baru dalam pengelolaan dana desa, yakni program ketahanan pangan.
"Kami sedang membahas pengalokasian dana desa untuk program ketahanan pangan. Ini penting untuk memastikan desa-desa di Tanjabbar lebih mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial," ujar Natsir, Selasa (28/1/2025).
Menurut Natsir, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan inovatif agar benar-benar berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah pelosok yang masih tertinggal.
"Pemerintah desa harus memanfaatkan anggaran ini dengan optimal, melibatkan gotong royong warga dan memanfaatkan potensi lokal agar pembangunan desa berjalan efektif," tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, dana desa juga diarahkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, seperti pemberdayaan usaha kecil, pertanian, dan perikanan, agar desa semakin mandiri dan tidak hanya bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.
"Jika dikelola dengan baik, dana desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," lanjutnya.
Meskipun alokasi dana desa meningkat, Natsir menegaskan pentingnya pengawasan dari masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.
"Kami meminta masyarakat turut mengawasi dan memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk segelintir pihak," ujarnya.
Sebelumnya, beberapa kasus penyalahgunaan dana desa sempat terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jambi. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan anggaran ini.
Dengan kenaikan anggaran dan fokus baru pada ketahanan pangan, Pemkab Tanjabbar berharap desa-desa di wilayah tersebut bisa semakin maju dan mandiri, dengan masyarakat yang semakin sejahtera. (*)
Add new comment