Merangin – Rasa kekecewaan menyelimuti puluhan tenaga honorer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kol. Abundjani Bangko, setelah mengetahui bahwa mereka tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, sehingga tidak bisa mendaftar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk menyuarakan aspirasi mereka, puluhan tenaga honorer ini mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merangin pada Selasa (8/10/2024).
Daerah
Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Merangin mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Lomba 10 Program Pokok PKK 2024 yang diadakan oleh TP PKK Provinsi Jambi. Lomba ini diadakan sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan dan melibatkan berbagai kategori lomba yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kesejahteraan, dan kesadaran keluarga di berbagai bidang.
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-122 Kodim 0420 Sarko yang digelar di Desa Bedeng Rejo dan Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Selasa (8/10), fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat setempat. Program ini meliputi pembangunan infrastruktur pertanian dan peternakan, serta pembuatan dua titik sumur bor yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga.
Kerinci, Jambi – Memasuki awal Oktober 2024, musim penghujan mulai menunjukkan dampak signifikan di Kabupaten Kerinci. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kerinci telah mengidentifikasi tiga kecamatan yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yakni Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak Mukai, dan Depati Tujuh.
Kerinci – Sebanyak 450 personel Polres Kerinci diterjunkan untuk mengamankan seluruh tahapan kampanye hingga pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pengamanan ini juga diperkuat dengan dukungan dari BKO Brimob Polda Jambi. Upaya ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman, dan kondusif.
Sarolangun – Seleksi terbuka atau lelang sembilan jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Sarolangun menuai protes dari sejumlah peserta. Protes tersebut muncul karena tim panitia seleksi (pansel) dinilai tidak transparan dan kurang profesional dalam pelaksanaan proses lelang jabatan eselon II ini.
Lelang jabatan kali ini dibuka untuk sembilan posisi penting, di antaranya:
Batanghari – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari telah mengidentifikasi potensi masalah serius dalam data pemilih tetap (DPT) menjelang Pilkada 2024. Dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan, Bawaslu menemukan 14 data pemilih ganda di wilayah perbatasan antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
Jambi – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jambi menjadi perhatian serius dari Brimob Polda Jambi yang telah mengerahkan dua pertiga kekuatannya, yakni 440 personel, untuk memastikan stabilitas keamanan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi meningkatnya tensi politik dan kemungkinan gangguan keamanan selama masa kampanye. Dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Jambi, Kombes Pol Nadi Chaidir, pengerahan personel ini menandakan kesiapan aparat dalam mencegah terjadinya kekacauan dan ancaman selama proses demokrasi.
Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025. Namun, alokasi ini diperkirakan belum mencukupi jika terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK yang akan direkrut tahun ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, Kasyadi, mengungkapkan bahwa dengan rencana penambahan kuota PPPK tahun 2024, kebutuhan anggaran bisa meningkat drastis.
Muara Bulian – Suasana Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian terlihat sepi pada Senin (7/10/2024) siang, dengan tidak adanya aktivitas di ruang persidangan. Hal ini terjadi akibat aksi cuti massal yang dilakukan oleh para hakim di seluruh Indonesia, termasuk di PN Muara Bulian, sebagai bentuk protes atas kesejahteraan profesi mereka.
